Pimpinan Redaksi Dan Wartawan Sejawa timur Menolak Dan Menyatakan UKW produk Dari Dewan Pers Tidak Sah

SorottransX – Surabaya gabungan Pers se Jawa Timur angkat bicara dan mengapresiasi Dewan Pers, DENGAN ADANYA PENGUMUMAN DARI KETUA DEWAN PERS YOSEP ADI PRASETYO SEJAK FEBRUAI 2017 LALU AKAN MEMVERIVIKASI MEDIA MASA DISELURUH INDONESIA, LANJUT YOSEP NANTINYA MEDIA YANG TELAH TERVERIVIKASI BISA MELIPUT SECARA RESMI.

DEWAN PERS PADA FEBRUARI 2017 AKAN BEKERJASAMA DENGAN TNI , POLRI DAN PEMERINTAHAN YANG NANTINYA HANYA AKAN MELAYANI DAN MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA WARTAWAN DENGAN KRITERIA MEDIANYA YANG TELAH TERVERIVIKASI DEWAN PERS DAN TERBIT ATAU CETAK SECARA RUTIN DAN SUDAH BERBADAN HUKUM.

Menyikapi ancaman dan gaya otoriter Dewan Pers layaknya penguasa negeri ini men Justice bahkan mengintimidasi lembaga pers mingguan dengan berbagai aturan dan surat edaran yang seakan berniat mengkotak atau memberangus media dan wartawan yang dianggapnya tidak berkompeten, maka pada pertemuan para pimpinan media, tokoh Pers dan wartawan se Jawa Timur dipendopo seni THR Surabaya.

Menjawab tantangan dewan pers yang nota bene membela kepentingan penguasa(cukong)ketimbang ribuan wartawan diseluruh indonesia sebab aturan dan segala surat edaran dewan pers yang sengaja mempengaruhi pihak pihak birokrasi diberbagai daerah sengaja meng kerdilkan intelektualitas Pers Jawa Timur yang konotasinya wartawan dari mingguan, dwi mingguan dan media online.

Pertemuan yang diselenggaran DPP PWMI (Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia) Surabaya bersama pakar dan tokoh pers (Selasa 24 januari) di Pendopo THR Surabaya dihadiri sekitar 150 0rang lebih pimpinan redaksi sejawa timur
menyatakan sepakat menolak aturan maupun edaran dewan pers yang semau gue seakan pimpinan pusat wartawan seluruh indonesia yang telah sengaja membunuh karakter intelektual pers jawa timur.

Dalam pertemuan tersebut H.Umar, Marjuki, Sila Basuki, Gatot Irawan,Wardoyo, Tinus, Bunga dan Udin Sakerah didukung Ratusan insan Jurnalis sepakat akan melawan aturan dewan pers dengan membuat Lembaga Pers yang bisa betul betul bisa mengayomi para insan pers yang dimarginalkan.

Para tokoh ini menyatakan aturan dan edaran dewan pers tidak bersifat membangun sebaliknya malah menghalang halangi kebebasa pers malah sengaja bakal membunuh karakter wartawan media non media mainstream, “Makanya kita sepakat para insan pers jawa timur mengawali akan membuat Lembaga Pers di jawa timur, dengan wacana yang diberi nama Majelis Pers Indonesia dan segera kita notarialkan” ujar H. Umar alias Aba Umar dari Pasuruan.

Gagasan dibentuknya Majelis Pers Jawa Indonesia Yang dibentuk oleh para insan pers mandiri yang tanpa bergantung oleh sebuah aturan, kewajiban dan tekanan hingga rasa ketakutan oleh lembaga pusat yang se akan akan dengan mudah melancarkan serangan dan cengkeraman agar media dan pers daerah secara pelan pelan dilumpuhkan hingga tumpul yang kemudian ditumbangkan.

Hasil Rembuk Perwakilan, Majelis Pers Jawa Timur.Adalah serangkaian kumpulan hasil rembuk para awak media dan para pemimpin media daerah yang siap ber sinergi membangun sebuah otorisasi pers demokratis didaerah tanpa campur tangan lembaga pers pusat, agar bisa menjalankan peran media & pers dalam tugas control sosialnya tanpa harus memohon dan berharap sebuah kebijaksanaan lembaga pers pusat (dewan pers) dalam menerapkan dan melaksanakan kerja jurnalistik, meskipun tetap berpegang pada etika yang diamanahkan UU No. 40 Th 1999 Tentang Pers.

Mengacu pada UU Pers, jurnalis harus ber Uji Kompetisi. Majelis Pers Jawa Timur, akan sanggup mensosialisasikan, bahkan bisa melaksanakan Uji Kompetisi sendiri dengan persyaratan yang tidak memberatkan, sehingga peran kesetaraan jurnalis daerah tidak akan kalah dengan pusat, bahkan tidak ada upaya untuk mendiskriminasi malah merangkul dan bersatu dengan pers media didaerah yang solid.

Pembinaan dan Persoalan Hukum. Para awak jurnalis daerah yang kadang lemah terhadap pemahaman hukum, hingga sering terjadinya persoalan hukum, maka Majelis Pers Jawa Timur, nantinya akan mempersiapkan Departemen Hukum, advokasi hukum yang benar benar membela para wartawannya yang tersandung masalah pidana karena tugasnya dilapangan dan guna mengantisipasi permasalahan permasalahan hingga terjeratnya persoalan hukum yang sering melanda insan pers daerah.

Karena selama ini kejadian demi kejadian yang menimpa seorang wartawan mulai dari diskriminasi, pengancaman, pemukulan, perampasan kamera, bahkan sampai terjadinya pembunuhan terhadap seorang jurnalis disini yang disebutnya lembaga DEWAN PERS yang notabene banyak mengeluarkan aturan aturan saja tentang pers tidak mempunyai taring, apalagi pembelaan dengan sungguh sungguh mau turun kelapangan, yang ada DEWAN PERS dalam jangka panjang kedepannya diduga mempunyai skenario hanya akan mementingkan pihak pihak penguasa yang punya kepentingan di negeri ini.

Kawan kawan Pimpinan Media & cetak dan online, Yaitu Media Cetak Mingguan, Dwi Mingguan, Bulanan hingga Media Online diharap bisa memberikan warna dengan turut serta bergabung dan memberikan masukan, bagaimana Majelis Pers Indonesia agar bisa terealisasikan dengan memperkuat tali persatuan insan pers dan ikatan kedaerahan sebagaimana termaksud bahwa kekuatan Pers & Media daerah tidak akan kalah pentingnya ketimbang Media Media Besar yang selalu mengebirikan peran media daerah (media kecil) dalam hal apapun.

Membangun Wadah Majelis Pers Jawa Timur, Membutuhkan masukan, dukungan dan semangat oleh kawan kawan guna mewujudkan sebuah kesetaraan jurnalistik antara pusat maupun daerah. maka diharapkan setiap daerah (wilayah provinsi) agar terbentuk, maka Jawa Timur akan menjadi Icon Majelis Daerah yang pertama kalinya dibentuk. Hingga pada saatnya nanti masing masing provinsi di seluruh indonesia Majelis Pers Daerah juga terbentuk, maka kekompakkan media daerah bersama awak jurnalistiknya akan membuktikan sebuah kesataraan jurnalisme yang profesional, obyektif, dan mengabarkan fakta yang sebenar benarnya.

Seperti diuraikan penulis, Konsep ini belum matang dan belum sempurna tanpa campur tangan kawan kawan, mari kita sempurnakan bersama.
Mari bersama mewujudkan dan membangun sebuah Otoritas Jurnalis Daerah seiring lajunya perkembangan peran informasi komunikasi dengan mengutamakan dan memprioritaskan misi pemerintah pada pembangunan daerah.

“Untuk itu kami bersama kawan kawan bisa secepatnya merealisasikan Untuk menyusun Struktur Organisasi ini guna membentuk kekuatan Media Pers daerah dengan nama Majelis Pers Indonesia
Tim pengkaji Majelis Pers Segerah mematangkan dalam waktu dekat, para insan Pers dan pimpinan media di Jatim yang mendukung sekaligus mau bergabung silahkan atau menghubungi Ketua Kordinator Tim Rembuk Majelis Pers Nasional.( H.Marzuki…@Gtt/trannsx) Hanya mengisahkan awal sejarahnya terbentuknta MPN.

( rilis pertama 24 januari 2017 ).