Beranda HEADLINE Korupsi Keuangan Kebun Binatang Surabaya Rugikan Negara Rp3,27 Miliar, Empat Orang Dijebloskan...

Korupsi Keuangan Kebun Binatang Surabaya Rugikan Negara Rp3,27 Miliar, Empat Orang Dijebloskan ke Rutan Kejati Jatim

0
11

Sorottransx | surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan atau kas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Keempat tersangka terdiri dari tiga orang jajaran petinggi PDTS KBS dan seorang advokat.

Mereka diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana kas perusahaan untuk membayar jasa hukum dan biaya pengurusan perkara yang tidak pernah diserahkan kepada penyidik kejaksaan.Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan, penetapan tersangka berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 hingga 2026.

Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” ujar Punia saat konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026) kemarin .

Keempat tersangka tersebut yakni Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS berinisial MN, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS berinisial NW, Anggota Badan Pengawas PDTS KBS berinisial EES, serta pengacara dari Kantor Hukum Ma’ruf Syah dan Partner berinisial MM. Modus pengurusan perkara Punia menjelaskan.

BACA JUGA :  oknum Jaksa Melanggar Rambu Lalu Lintas Berakibat Kakek Pengendara Sepeda Motor Terjatuh

Kasus ini bermula ketika Direksi PDTS KBS dan sejumlah karyawan dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada Februari 2025 terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenan. Saat itu, tersangka NW dan MN meminta bantuan EES untuk mencarikan pengacara yang dapat mengupayakan penghentian perkara tersebut.

EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada tersangka MM.
Kejati Jatim Kantongi Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi KBS “Tersangka MM yang merupakan advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner mengupayakan perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup, selanjutnya untuk melakukan pendampingan, tersangka MM meminta lawyer fee sebesar Rp 100.000.000,” ungkap Punia.

Selain meminta biaya jasa hukum sebesar Rp 100 juta, MM juga meminta dana Rp 500 juta yang disebut sebagai biaya untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak. Untuk membayar jasa pengacara dan biaya pengurusan perkara tersebut, dana kas PDTS KBS digunakan atas persetujuan NW dan MN melalui Kepala Departemen Keuangan, Sutini.

Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh tersangka EES kepada tersangka MM namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” terangnya. Modus serupa kembali terjadi pada April 2025. Saat itu, Direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013–2024. MM kembali meminta biaya jasa hukum sebesar Rp 100 juta dan dana pengurusan perkara sebesar Rp 995 juta. Jumlah tersebut kemudian terus membengkak hingga mencapai Rp 2,41 miliar.

BACA JUGA :  Operasi Cipta Kondisi Mandiri Kawasan Jalan Raya Kedungdoro Surabaya

Namun, uang tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, proses penyidikan perkara tetap berjalan. “Untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut, tersangka NW, MN, dan EES bersama MM bersekongkol membuat perjanjian seolah-olah ada kerja sama layanan jasa hukum, laporan review SOP KBS, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum senilai Rp 2,41 miliar agar terlihat sebagai kegiatan yang sah,” jelas Punia ( red )