Sorottransx | surabaya – Sidang perkara pidana dengan terdakwa Yefri Riyanto, S.T. kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya pada Senin, 9 November 2026 dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi kuasa hukum terdakwa.
Agenda sidang kali ini adalah pembacaan Tanggapan atau Pendapat Penuntut Umum atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim Penasehat Hukum terdakwa.
Dalam dokumen tanggapannya, Jaksa Penuntut Umum Rico mewakili Reiyan Novandana Syanur Putra, S.H. selaku Ajun Jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi penasehat hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.
Jaksa: Dakwaan Sudah Cermat dan Sah Penuntut Umum menegaskan, Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-1368/09/2026 tertanggal 06 Oktober 2026 telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Jaksa juga menilai Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara sah mengadili perkara pidana Nomor: 1593/Pid.B/2026/PN Sby atas nama terdakwa Yefri Riyanto.
“Keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah masuk ke dalam substansi materi pokok perkara atau pembuktian yang tidak sewajarnya diputus dalam Putusan Sela,” tulis Penuntut Umum dalam kesimpulannya.
Bantah Soal Dakwaan Alternatif dan KUHP Baru
Salah satu eksepsi yang dibantah Jaksa adalah soal penerapan hukum pidana transisi atau lex favor reo.
Penasehat hukum sebelumnya menilai, dakwaan yang menyandingkan Pasal 372 KUHP Lama dan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) adalah tidak tepat.
Jaksa menjawab, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 juncto Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023, jika ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka harus dipakai aturan yang paling menguntungkan bagi pelaku.
Karena itu, Jaksa menilai penyusunan dakwaan secara alternatif atau penggabungan itu sah dan justru untuk memenuhi asas lex favor reo. Jaksa juga menegaskan tidak ada pencampuradukan norma hukum yang melanggar asas legalitas, karena yang dilakukan adalah memilih kualifikasi yang paling tepat berdasarkan fakta.
Jaksa juga membantah dalil bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa Pasal 372 KUHP saat penyidikan. Menurut Jaksa, penyidik berfokus pada pengungkapan peristiwa pidana, sedangkan penentuan pasal adalah wewenang Penuntut Umum sebagai dominus litis berdasarkan fakta hasil penyidikan.
Bantah Soal Waktu Perbuatan Tidak Jelas Eksepsi kedua yang ditanggapi adalah soal waktu perbuatan atau tempus delicti yang disebut tidak diuraikan jelas.
Jaksa menjelaskan, perbuatan dilakukan dalam rentang waktu, dimulai dari serangkaian perbuatan yang berkelanjutan, seperti pencatatan tempo, pencairan barang, hingga penyerahan instrumen bayar.
Dalam dakwaan, Jaksa menyebut ada perbuatan pada 15 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, serta perbuatan lain pada 5 Maret, 1 Mei, 10 Mei, dan 12-22 Mei 2025 yang merupakan satu kesatuan perbuatan berlanjut.
Menurut Jaksa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pencantuman tempo delik sekitar waktu tertentu sudah sah dan memenuhi syarat, selama terdakwa dapat memahami perbuatan apa yang didakwakan kepadanya.
Bantah Soal Tipu Muslihat dan Penggelapan Eksepsi ketiga soal tidak diuraikannya tipu muslihat atau kata bohong juga dibantah.
Jaksa menegaskan, dalam dakwaan telah diuraikan fakta konkret, yakni terdakwa memesan tepung dan minyak goreng senilai Rp1.615.000.000,-, menerbitkan 4 lembar Bilyet Giro Bank Panin, namun pada tanggal 10 Mei 2025 terdakwa secara diam-diam dan tanpa memberitahukan pihak PT Sungai Budi telah menutup rekening Bank Panin tersebut, sehingga giro dinyatakan tidak ada dana.
Menurut Jaksa, rangkaian perbuatan itu sudah cukup menggambarkan unsur tipu muslihat. Soal apakah itu benar-benar tipu muslihat atau bukan, menurut Jaksa, harus dibuktikan dalam persidangan, bukan diputus dalam eksepsi.
Hal yang sama juga berlaku untuk dalil soal ketidakjelasan objek penggelapan. Jaksa menyebut dalam dakwaan telah diuraikan secara gamblang perbuatan terdakwa yang menguasai barang berupa tepung terigu dan minyak goreng milik PT Sungai Budi yang telah dijual, dan hasilnya tidak disetorkan atau tidak dikembalikan kepada pemilik barang.
Jaksa menilai, dalil penasehat hukum soal “saling meniadakan dan kabur” atau obscuur libel adalah kekeliruan dalam memahami teori perumusan surat dakwaan.Tuntutan Jaksa dalam Putusan Sela Berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:
1. MENOLAK Nota Perlawanan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa YEFRI RIYANTO, S.T. 2. MENYATAKAN Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1368/09/2026 tertanggal 06 Oktober 2026 adalah SAH dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. 3. MENYATAKAN Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya berwenang melanjutkan pemeriksaan dan mengadili Perkara Pidana Nomor: 1593/Pid.B/2026/PN Sby atas nama Terdakwa YEFRI RIYANTO, S.T. 4. MEMERINTAHKAN Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menguji alat-alat bukti di persidangan.
Sidang selanjutnya akan menunggu putusan sela dari Majelis Hakim atas eksepsi tersebut.
[9/11, 16.16] Ivo Lowyer SH Monic: Jaksa tadi pembacaaan tanggpan atas perlawanan tim advokat
Tim penasihat hukum dari kantor hukum YM Law Firm menilai tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atas perlawanan mereka justru membuka cacat dakwaan itu sendiri.
Salah satu advokat, Udin, menyebut tanggapan JPU tersebut sebagai dalil yang sangat sembrono dalam penerapan hukum. Menurutnya, dakwaan yang secara struktur terlihat rapi itu menyimpan banyak kesalahan logika, kesalahan penerapan hukum, hingga pengakuan dari JPU sendiri.
JPU Akui Terdakwa Tak Pernah Diperiksa dipenyidikan Pasal 372
Kesalahan paling fatal yang disorot Udin adalah pengakuan JPU bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa untuk Pasal 372 KUHP selama penyidikan, padahal pasal tersebut tercantum dalam dakwaan.
“Tanggapan JPU atas perlawanan kami dalam halaman dua mengakui kalau terdakwa tidak pernah diperiksa Pasal 372 KUHP saat penyidikan,” ujar Udin, Senin (9/11/2026).
JPU, kata Udin, hanya menjawabnya dengan dalih “dominus litis” dan wewenang mandiri penuntutan.
“Menurut kami ini kesalahan serius, karena pemeriksaan tersangka harus atas sangkaan yang didakwakan. Kalau selama penyidikan terdakwa hanya diperiksa untuk pasal lain atau perbuatan lain, lalu di dalam dakwaan tiba-tiba muncul Pasal 372, itu bukan sekadar soal pasal yang paling tepat. Itu soal hak pembelaan dan “due process”,” tegasnya.
Udin menegaskan, “dominus litis” adalah wewenang JPU untuk menentukan apakah perkara dilimpahkan dan apa dakwaannya, bukan wewenang untuk melompati pemeriksaan dengan menyelundupkan pasal dalam dakwaan.
“Jelas dalam tanggapan JPU sendiri mengakui fakta cacatnya, lalu menutupnya dengan jargon. Ini justru prematur dan melanggar hak tersangka untuk didengar atas sangkaan yang sebenarnya,” jelasnya.
Menurut Udin, JPU tidak membantah fakta tidak diperiksanya Pasal 372. JPU hanya membenarkan prosedurnya.
“Itu bukan bantahan, itu konfirmasi,” katanya.
Perlawanan Dicampuradukkan dengan Materi Pokok
Tim advokat juga menilai JPU mencampuradukkan perlawanan dengan materi pokok, lalu menolak perlawanan karena alasan “masuk materi”, padahal yang dipersoalkan hanya kejelasan dakwaan.
Soal tipu muslihat atau kata bohong, JPU menjawab itu soal pembuktian nanti. Soal wewenang atau penguasaan barang, JPU menjawab itu soal pembuktian nanti. Soal objek penggelapan tidak jelas, JPU menjawab itu soal pembuktian nanti. Soal tempus delicti, JPU menjawab sudah cukup, sisanya pembuktian.
“JPU gagal paham, karena perlawanan kami yang mempersoalkan kejelasan dakwaan (obscuur libel), tempus delicti, dan uraian perbuatan adalah sah diajukan di tahap perlawanan menurut Pasal 156 KUHAP lama / Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang dikutip JPU sendiri,” ujar Udin.
Menurutnya, yang diuji di perlawanan bukan apakah fakta itu benar, tapi apakah dakwaan JPU merumuskan fakta itu secara jelas, lengkap, dan cermat atau tidak.
“JPU menghindar dari pengujian ini,” tegasnya.
Kontradiksi Lex Favor Reo dan Dakwaan Alternatif
Udin juga menyoroti kontradiksi JPU soal lex favor reo dan dakwaan alternatif. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 1946, kalau ada perubahan peraturan, berlaku aturan yang paling menguntungkan terdakwa.
“Tapi dakwaan JPU tetap disusun alternatif, Kesatu Pasal 372 KUHP Lama, Kedua Pasal 492 KUHP 2023,” katanya.
Masalahnya, lanjut Udin, kalau JPU benar-benar menerapkan lex favor reo, maka JPU harus menentukan dulu mana yang lebih ringan, lalu mendakwakan yang itu. Bukan melempar dua rezim hukum yang berbeda ke hakim dan berkata silakan pilih yang paling ringan.
“Ini penerapan hukum yang bar-bar yang dipaksakan oleh JPU Kejari Tanjung Perak,” sorot Udin.
Dakwaan alternatif itu, menurut Udin, untuk perbuatan yang sama dengan kualifikasi yang berbeda, bukan untuk menunda pilihan hukum transisi.
“Karena JPU justru mengakui ia belum menentukan hukum mana yang berlaku, ini lucu,” ujarnya.
Lebih parah lagi, JPU menulis “Penuntut Umum tidak menciptakan hukum baru, melainkan menampung norma hukum yang tersedia.”
“Itu kalimat yang membingungkan. Kalau JPU hanya menampung, artinya JPU tidak melakukan analisis transisi sama sekali,” kata Udin.
Akibatnya, dakwaan menjadi kabur soal dasar hukum mana yang sebenarnya dipakai untuk perbuatan Mei 2025, padahal KUHP 2023 baru berlaku penuh 2 Januari 2026.
Tempus Delicti Tidak Konsisten
Terkait tempus delicti dan voortgezette handeling, Udin menyebut JPU tidak konsisten soal waktu. Di satu sisi JPU menyebut perbuatan terjadi 12 Mei 2025 sekitar pukul 14.50 WIB, di sisi lain JPU menyebut perbuatan terjadi secara berkelanjutan Maret, 1 Mei, 10 Mei, dan 12-22 Mei 2025.
JPU membela diri dengan teori voortgezette handeling (perbuatan berlanjut) dan Yurisprudensi MA No. 139/K/Pid/1982 dan No. 492/K/Pid/1986 bahwa pencantuman waktu “sekitar” sudah cukup.
“Kalau memang voortgezette handeling, dakwaan wajib menguraikan perbuatan mana yang pertama, perbuatan mana yang lanjutan, apa kesatuannya, dan bagaimana tiap perbuatan itu berdiri sendiri sebagai penggelapan. JPU hanya menyebut rentang tanggal, tanpa uraian perbuatan lanjutan itu,” kata Udin.
“Itu bukan voortgezette handeling, itu hanya daftar tanggal,” tegasnya.
Yurisprudensi yang dikutip JPU itu, menurut Udin, soal ketidaktepatan waktu yang tidak esensial. Di sini waktu menjadi esensial karena menentukan hukum mana yang berlaku, KUHP Lama vs KUHP Baru, dan menentukan apakah perbuatan itu satu atau berulang.
“JPU memakai yurisprudensi yang tidak relevan dengan persoalan transisi hukumnya,” ucap Udin.
Objek Penggelapan: Barang, Uang, atau Bilyet Giro?
Kesalahan lain yang disorot adalah soal objek penggelapan, barang versus hasil penjualan. Dalam jawaban JPU pada halaman empat menyatakan perbuatan terdakwa yang menguasai barang (tepung beras dan minyak goreng) milik PT Sungai Budi. Tapi di uraian lain JPU menyebut terdakwa memesan tepung dan minyak goreng senilai Rp1.615.000.000,-, menerbitkan 4 lembar Bilyet Giro.
“Tidak nyambung,” kata Udin.
Penggelapan Pasal 372 mensyaratkan barang berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, lalu digelapkan. Kalau konstruksinya pemesanan barang ditambah pembayaran dengan Bilyet Giro, maka yang harus dijelaskan adalah kapan barang diserahkan ke terdakwa, siapa yang menyerahkan, dalam kapasitas apa terdakwa menguasai barang itu, dan perbuatan penggelapan mana yang mengubah penguasaan yang sah menjadi penguasaan melawan hukum.
“JPU melompat dari memesan ke menguasai ke tidak diserahkan ke PT Sungai Budi tanpa jembatan perbuatan. Akibatnya tidak jelas apakah yang digelapkan itu barang, uang hasil penjualan barang, atau Bilyet Giro itu sendiri? JPU menyebut ketiganya bergantian,” kecam Udin.
Tipu Muslihat dan Kata Bohong
Terkait tipu muslihat dan kata bohong, JPU membela dakwaan dengan menyatakan dakwaan tidak harus menyebutkan tipu muslihat, karena itu soal pembuktian, dan apakah tipu muslihat itu ada atau tidak itu soal materi.
“Menurut hemat kami ini kekeliruan hukum yang fatal. Kalau dakwaan JPU sendiri yang memasukkan unsur tipu muslihat dan kata bohong atau narasi seolah-olah ada penipuan, maka dakwaan JPU wajib menguraikannya,” tegas Udin.
JPU tidak bisa memasukkan narasi penipuan di dakwaan lalu berkata itu tidak perlu diuraikan dengan dalil mengutip M. Yahya Harahap bahwa mens rea dan wilsbesluit harus dibuktikan di persidangan.
“Benar, pembuktiannya di persidangan. Tapi perumusannya harus ada di dakwaan,” tegasnya.
Udin menilai jawaban JPU mencampuradukan perumusan dengan pembuktian. Kalau dakwaan penggelapan dicampur dengan narasi penipuan tanpa uraian yang jelas, dakwaan menjadi campur aduk antara Pasal 372 dan Pasal 378. Itu bukan lagi alternatif, itu kabur dan cacat sehingga dakwaan harus gugur demi hukum.
Salah Kaprah Soal Obscuur Libel
JPU juga dinilai salah memahami istilah “obscuur libel”, JPU menulis bahwa tuduhan dakwaan saling meniadakan dan kabur adalah kekeliruan.
Padahal, “obscuur libel” bukan berarti dakwaan harus terbukti salah. “Obscuur libel” berarti dakwaan tidak dapat dipahami secara jelas siapa berbuat apa, kapan, di mana, bagaimana, dan barang apa.
“JPU menjawabnya dengan berkata dakwaan kami sudah jelas karena kami sudah menyebut nama, tempat, dan pasal. Itu bukan jawaban atas “obscuur libel”. Menyebut nama dan pasal tidak otomatis membuat uraian perbuatan menjadi jelas,” kata Udin.
Kesalahan Formal dan Konsistensi
Tim advokat juga mencatat sejumlah kesalahan formal yang menunjukkan ketidakcermatan JPU:
1. Nomor perkara tidak konsisten Di kesimpulan tertulis “No. Reg. Perkara: PDM-1368/09/2026” dan “No. Perkara Pidana Nomor: 1593/Pid.B/2026/PN Sby”, namun perlu dicek silang dengan surat dakwaan aslinya.
2. Penulisan pasal tidak konsisten Kadang “Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946”, kadang “Pasal 372 KUHP Lama”, kadang “Pasal 492 KUHP 2023”, kadang “Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023″.
” Untuk dakwaan transisi, ketidakkonsistenan ini fatal karena hakim harus tahu persis norma mana yang dipakai,” ujar Udin.
Terkait JPU mengutip Pasal 75 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 sebagai dasar formil dan materiil dakwaan, tapi tidak pernah menguraikan apa isi syarat formil dan materiil itu dan bagaimana dakwaannya memenuhi masing-masing syarat itu. JPU hanya mengklaim telah memenuhi, tanpa pengujian.
Lanjut Udin Dalam Permohonan putusan sela JPU melampaui perlawanan Advokat karena JPU meminta hakim menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili dan memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan. Padahal Advokat tidak mempersoalkan kompetensi absolut atau relatif secara serius, sehingga JPU meminta sesuatu yang tidak dipersoalkan, seolah-olah ada yang dipersoalkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak JPU Kejari Tanjung Perak belum memberikan tanggapan balik atas pernyataan tim advokat tersebut. Sidang selanjutnya akan di gelar kamis tanggal 12 Nofember dengan agenda putusan sela dari majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya ( red ).
